Apa yang Diatur Dalam Hukum Tanah Nasional?

Apa yang Diatur Dalam Hukum Tanah Nasional?

Apa yang diatur dalam hukum tanah nasional ? Sebelum pembahasan lebih lanjut, hukum tanah merupakan ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai pengaturan yang sama dan disusun secara sistematis. Sehingga hal itu akan menjadi satu kesatuan yang disebut sistem.

Objek hukum tanah merupakan hak penguasaan tanah yang berisi wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya.  Ketentuan hukum tanah tertulis diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dimana tanah sebagai sumber hukum utamanya. Sementara yang tidak tertulis, diatur oleh hukum adat.

Apa yang Diatur Dalam Hukum Tanah Nasional ?

Peralihan hak-hak atas tanah

Peralihan hak-hak atas tanah merupakan pemindahan hak yang dilakukan secara sengaja dari pemegang sebelumnya ke pihak lain. Bentuk peralihan hak atas tanah ada dua, yaitu:

  1. Beralih

Peralihan hak milik kepada pihak lain melalui pewarisan, dikarenakan pemilik sebelumnya telah meninggal dunia.

  1. Dialihkan

Pengalihan hak ini terjadi karena adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain secara sengaja. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah proses jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, penyertaan dalam modal perusahaan, dan lelang.

Menurut pasal 16 dan pasal 53 UUPA, hak atas tanah terdiri dari tiga bagian, yaitu hak yang sifatnya tetap (hak sewa bangunan, hak memungut hasil hutan, hak pakai, hak milik, hak membuka tanah, hak guna bangunan, dan hak guna usaha), hak sementara (hak bagi hasil, hak menumpang, hak gadai, dan hak sewa tanah pertanian), serta hak yang ditetapkan undang-undang yang belum ada jenisnya.

Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah bertujuan akan menjamin kepastian hukum dalam bidang tanah. Selain itu, pihak yang mendaftarkan hak-hak atas tanahnya aka diberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sebagai bukti telah melakukan pendaftaran tanah akan diberikan sertifikat. Pendaftaran tanah ini terlebih dahulu dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian akan dicatat di buku yang memuat data yuridis, daftar peta, data fisik, data nama, dan sebagainya.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendataran tanah, objek-objek yang dapat didaftarkan diantaranya bidang-bidang tanah, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara.

Jadi, telah kita ketahui bahwa apa yang diatur dalam hukum tanah nasional diantaranya meliputi peralihan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS